Pembuatan Paspor Indonesia di Luar Negeri

Pembuatan Paspor Indonesia di Luar Negeri

Sejak 1 Juni 2017 warga Indonesia yang tinggal di Australia. Tidak bisa lagi mengajukan pembuatan paspor lewat pos dan harus langsung mendatangi kantor KBRI atau KJRI. Hal yang menimbulkan keberatan beberapa warga yang tinggal di daerah yang jauh dari kota besar.

Kedatangan ke kantor KJRI untuk membuat paspor. Disebabkan karena sekarang semua pemohon harus diambil sidik jarinya, dan juga foto, dimana kehadiran pribadi diperlukan

Konjen RI untuk New South Wales, Queensland, dan Australia Selatan Dr Yayan GH Mulyana sudah mengetahui adanya keberatan tersebut. Namun mengatakan mereka menjalani amanat Undang-Undang nomor 6/2011. Yang memang mengharuskan adanya sistem pengamanan baru di paspor Indonesia tersebut.

Dalam pantauan ABC Australia Plus Indonesia. pembicaraan mengenai keharusan warga Indonesia untuk langsung mendatangi kantor KBRI atau KJRI. Bagi pembuatan paspor sudah terjadi, dengan beberapa orang mempertanyakan apakah hal tersebut memang harus dilakukan.

Kebanyakan menyampaikan keberatan, karena biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk pembuatan paspor tersebut.

Di sebuah akun komunitas di Adelaide (Australia Selatan). Misalnya ada pendapat yang menjelaskan betapa susahnya hal yang akan dilakukannya setelah dia mengetahui bahwa dia dan keluarganya harus ke Sydney untuk membuat paspor baru.

Selama ini Australia Selatan berada di bawah wilayah kerja KJRI di Sydney. Yang juga merangkap Queensland, sementara KJRI di Victoria membawahi juga wilayah negara bagian Tasmania.

“Menurut saya ini hal yang tidak efisien bagi orang Indonesia yang tidak tinggal di Sydney

Ongkosnya jadi mahal sekali untuk memperbarui paspor yang hanya $ 40

” kata seorang warga

“Sata tinggal di kota kecil masih sekitar 300 km dari Adelaide

Dari rumah saya ke Adelaide, saya masih harus naik bis 3 jam, habis itu masih harus ke Sydney naik pesawat dan hotel

” katanya lagi

Dalam pembicaraan dengan wartawan ABC Australia Plus Indonesia, Sastra Wijaya hari Rabu (14/6/2017), Konjen RI Yayan Mulyana mengatakan bahwa pihaknya sudah mendengar keluhan seperti ini

“Kita sudah memberikan sosialisasi mengenai hal ini sejak tahun lalu dan sejak tanggal 1 Juni lalu, peraturan yang didasarkan pada keputusan UU Nomor 6/2011 ini diterapkan

” kata Yayan Mulyana.

 

Baca selengkapnya di tribunnew.com

Tinggalkan Balasan