Polisi Bubarkan Ahli Waris yang Duduki Tol Reformasi Makassar

Polisi Bubarkan Ahli Waris yang Duduki Tol Reformasi

Manis Sejagad – Aksi pendudukan Tol Reformasi Makassar kembali terulang. Puluhan mahasiswa tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) dan warga bersama ahli waris pemilik lahan Intje Koemala versi Chandra Taniwijaya menduduki kembali lahan di jalan tol tersebut.

Aksi pendudukan lahan tersebut berlangsung selama empat jam, mengakibatkan sejumlah jalan diwilayah yang menghubungkan jalur tol macet total. Termasuk Jalan Andi Pangeran Pettarani dan Jalan Urip Sumoharjo.

Polisi yang sedari awal menjaga aksi itu kemudian membubarkan massa. Pembubaran diwarnai kericuhan. Pengacara ahli waris, Andi Amin Halim Tamatappi, memprotes polisi yang membubarkan massa dengan kekerasan. Termasuk mengejar hingga ke rumah-rumah penduduk. Dia akan mengadukan masalah ini ke Komnas HAM.

“Sejak awal kasus ini sudah di pantau Komnas HAM. Sehingga dengan terjadinya insiden tersebut ada jalan untuk melaporkan dugaan kekerasan oleh polisi terhadap demonstran,” ucap Andi Amin seperti dilansir Antara, Rabu (19/7).

Pendudukan Jalan Tol adalah Pelanggaran

pemburan ahli waris

Wakapolretabes Makassar AKBP Hotman Sirait menyebut pemblokiran jalan tol adalah pelanggaran. Selain itu demonstran tidak memasukkan pemberitahuan penyampaian aksi dan tidak disebutkan menutup jalan dengan batu.

“Penyampaian aksi tidak sesuai, dan tidak menyampaikan surat tidak sesuai Standar Operasional Prosedur. Sehingga langkah pembubaran paksa terpaksa dilakukan,” paparnya kepada wartawan.

Hotman menegaskan, pembubaran paksa demonstran karena menggangu ketertiban umum. Dari kejadian itu, 12 orang ditangkap, dua warga dan lainnya dari Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM).

Mengapa Massa Menduduki Jalan Tol

Massa dan ahli waris menduduki jalan tol untuk mengambil alih lahan menyusul keluarnya fatwa Mahkamah Agung (MA). Yang melansir jawaban permohonan yang diajukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jawaban itu tentang pemberian penjelasan terhadap putusan perkara pengadaan tanah Tol Reformasi Makassar atas nama Intje Koemala ke MA tertanggal 18 Agustus 2016.

Dalam kutipan suratnya bernomor 1572/PAN/HK.01/5/2017 tertulis bahwa MA tidak dapat memberikan jawaban atau pandangan hukum atas permasalahan hukum yang terkait dengan putusan pengadilan ataupun perkara yang sedang ditangani atau potensial menjadi perkara di pengadilan.

Disebutkan bahwa pendapat hukum MA hanya diberikan oleh majelis hakim dalam putusan yang mengadili perkara pada tingkat kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan badan-badan peradilan di bawahnya yang dipandang tidak benar dan tidak adil.

“Alasan pihak Kementerian PU-PR terakhir masih menunggu fatwa tentang kejelasan pembayaran. Setelah jawaban MA keluar, Kementerian malah tidak peduli dan terkesan tidak mau membayar hak kami,” tutur kuasa pendamping hukum ahli waris pemilik lahan, Andi Amin Halim Tamatappi.

Andi Amin menyayangkan sikap Menteri PU-PR Basuki Hadimuljono sebagai pimpinan Kementerian PU-PR tidak mematuhi hukum dan merampas hak warga miskin dan terkesan terus menghindar dari persoaaln tersebut mengingat masalah ini sudah berlangsung 17 tahun lamanya.

“Padahal, jelas dalam amar putusan di tingkat peninjauan kembali yang diputuskan MA, tepatnya putusan MA nomor 117/PK/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tegas menolak permohonan PK yang diajukan oleh Kementerian PU-PR dan memerintahkan agar segera membayar sisa uang ganti rugi lahan senilai Rp 9 miliar,” katanya.

Penjelasan Panglima GAM

Hak ahli pewaris

Sementara itu, Panglima Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Denny Abiyoga mengatakan bahwa pihaknya mendampingi warga dan membantu ahli waris pemilik lahan agar mendapatkan haknya dalam hal ini sisa uang ganti rugi lahannya yang dibebaskan menjadi Tol Reformasi Makassar sejak 2001.

“Kami perlu luruskan ini bukan aksi penutupan tol, melainkan aksi mengambil kembali lahan milik ahli waris yang dimanfaatkan sebagai tol sementara uang ganti ruginya tidak dibayar penuh dan hanya dibayar sepertiga. Oleh karena itu, mereka menagih hak,” tegas Denny.

Menurut Denny, total lahan milik ahli waris yang dimanfaatkan sebagai Tol Reformasi Makassar seluas 12 hektare. Lahan yang baru terbayarkan oleh Kementerian PU-PR seluas lebih dari 2 hektare.

“Sisa pembayaran lahan yang belum dibayarkan itu senilai lebih dari Rp 9 miliar. Sementara itu, yang sudah dibayarkan pada tahap pertama tahun 1998 sepertiga lahan seluas lebih dari 2 hektare senilai lebih dari Rp 2,5 miliar,” papar Denny.

Denny menegaskan bahwa selama Kementerian PU-PR tidak menyerahkan uang sisa ganti rugi lahan kepada ahli waris, GAM dan warga akan tetap bertahan sampai titik darah penghabisan.

“Kami akan tetap bertahan sampai sisa uang ganti rugi yang merupakan hak ahli waris ada di tangan. Selama itu tidak ada, kami akan tetap duduk di atas lahan yang dimanfaatkan sebagai tol,” katanya lagi.

sumber : kumparan.com

Tinggalkan Balasan